iskandarjet

Manusia adalah makhluk komunikasi Beragam cara, beribu bahasa Kata-kata terucap Dialog terjalin Ekspresi terbangun Pengertian tercipta Interaksi lebih bermakna Semua mengerti, saling memahami Tanpa komunikasi, kita nyaris tak berarti Tanjung Barat, 26 November 2007

Sekali ditiup, terus membumbung tinggi ke langit sampai hilang dari pandangan. Itulah yang terjadi di Indonesia saat satu masalah mendapat sorotan banyak pihak, lalu ‘digoreng’ dengan apik oleh para juru tulis untuk dimuat berhari-hari di media massa dalam banyak seri. Apalagi kalau masalah atau isu atau polemik itu mendapat tanggapan petinggi negara sekelas presiden dan wakilnya. Ceritanya jadi terus bergulir, semakin hangat, panas dan mencekam. Mirip seperti sinetron kejar-tayang kesukaan ibu-ibu, remaja gadis—juga kaum Adam! Cerita yang sekarang sedang ‘hot’ di pentas politik kita adalah soal kartu pemilih. Pemilu 2009 memang masih lama, tapi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), waktu dua tahun persiapan tentu tidak bisa diisi dengan berleha-leha. Mereka harus mulai bekerja keras, termasuk menangani pendataan pemilih, salah satu faktor penting suksesnya pemilu. Idealnya, Depdagri sudah harus menyerahkan data kependudukan ke KPU setahun sebelum pemilu digelar atau April 2008. Dat

Syahdan di sebuah rumah di sudut Jakarta , seorang pria terlihat cemas menanti kedatangan putranya. “Sudahlah pak. Kalo dibilang lulus, ya pasti lulus. Masak sudah bayar puluhan juta tidak bisa tembus juga,” sang istri mencoba menenangkan suaminya yang sedari tadi mondar-mandir di teras rumah. “Mudah-mudahan sih begitu, bu. Tapi kalau belum dapat kabar pastinya, aku kok belum bisa tenang ya,” pensiunan pegawai negeri ini masih saja gelisah. Kisah di atas hanya fiksi belaka, tapi terinspirasi dari fakta yang saat ini sedang berlangsung di masyarakat. Saat hampir semua departemen pemerintahan membuka lowongan penerimaan pegawai negeri baru, banyak kepala keluarga yang sibuk mencari uang dalam jumlah besar—hingga mencapai Rp. 50 juta! Uang sebesar itu akan dijadikan ‘modal kerja’ untuk anak tercinta. “Ya, namanya juga usaha. Di mana-mana pasti butuh modal.” Begitu ungkapan yang keluar dari mulut para orang tua. Yang dimaksud ‘modal’ adalah ‘uang pelicin’ atau ‘uang tanda terima k

Menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa bulan lampau, saya—dan warga Jakarta lainnya—menerima kartu pemilih dari KPUD DKI Jakarta. Waktu menerima kartu kecil warna biru itu, saya bergumam dalam hati, “Orang boros mana yang bersusah-payah menciptakan kartu kecil seperti ini.” Faktanya, kartu pemilih hanya digunakan sekali dalam lima tahun. Karena tidak lagi berguna, saya pastikan setelah membawanya ke tempat pencoblosan, kartu ini akan hilang entah ke mana dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Siapa yang memperdulikan kartu pemilih? Toh saat pemilu berikutnya digelar, panitia pemilu akan kembali mendata, mencetak lalu membagikan kartu pemilih baru yang (lagi-lagi) hanya dipakai untuk sekali mencoblos. What a stupid idea! Sebenarnya banyak orang yang mencemooh kehadiran kartu pemilih. Tidak hanya saya, tapi mungkin juga anggota Dewan, pegawai negeri (baik yang terlibat pemilu atau tidak), ulama, pedagang sayur dan masih banyak lagi. Tapi hanya Wakil Presiden yang ber

Pembangunan jalur busway tahap ketiga yang melintasi kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Barat hingga Jakarta Utara terus mendapat sorotan. Media massa secara serempak mengangkat tema kemacetan ibukota yang semakin meluas dan bertambah parah. Pembangunan jalur baru ini juga diwarnai aksi penolakan warga Pondok Indah yang resmi menggugat Pemda DKI lewat jalur hukum. Juga ada rencana mengadukan dugaan kasus korupsi proyek busway ke KPK. Busway yang direncanakan beroperasi di 15 koridor ini memang layak mendapat perhatian semua pihak. Pasalnya, hingga saat ini belum ada data resmi yang menunjukkan tingkat efektifitas busway dalam mengatasi kemacetan kota . Ya, baik Pemda DKI maupun konsorsium Transjakarta (pelaksana proyek busway) belum pernah merilis hasil evaluasi terhadap tujuh koridor yang sudah beroperasi sejak tiga tahun lalu. Hal inilah yang kemudian memperkuat pesimisme dan ketidakpercayaan masyakarat terhadap proyek busway. Padahal, sejatinya pembangunan jalur busway se

Busway semakin bikin orang Jakarta gerah (bisa karena AC mobilnya mati, naik bis non-AC atau gerah kepanasan di atas motor). Busway mungkin bukan solusi ideal dalam mengurai kemacetan kota. Tapi sebelum bicara solusi lainnya, ada baiknya ditemukan dulu musuh atau faktor utama kemacetan. Kalau sekarang banyak orang bilang mobil pribadi. Karena pemiliknya orang kaya yang gak mau hidup susah (apalagi susah di jalan), maka solusinya adalah angkutan umum yang nyaman (ber-AC, gitu) dan cepat (jalur eksklusif). Tapi saya bilang, faktor utamanya justru sepeda motor. Jakarta adalah ibukota negara berkembang. Artinya, sebanyak-banyaknya orang kaya di sini, masih lebih banyak orang yang pengen kaya, belum kaya dan kayanya kaya (baca: rata-rata miskin semua). Motor harganya rata-rata cuma Rp. 10 juta. Bisa dicicil lagi. Bentuknya kecil bikin gesit, mesinnya mungil bikin irit. Jadi semua yang dibutuhin oleh mayoritas orang Jakarta ada di motor. Satu kantor ada 60 karyawan, paling yang bermobil cuma